15 Pesawat Kepresidenan akan Parkir di Bali

ANTARA/Nyoman Budhiana/rj

Metrotvnews.com, Nusa Dua: Sebanyak 15 pesawat kepresidenan akan membawa kepala negara ke Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC) di Nusa Dua, Bali. Ke-15 pesawat itupun memastikan akan parkir di Bandar Udara Internasional Ngurah Rai.

"Sampai sekarang (15/9) sudah ada 15 pesawat VVIP dari negara APEC sudah mendaftar," kata Komandan Pangkalan Udara Ngurah Rai Kolonel Penerbang Sugiharto Prapto Walujo ditemui di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Ahad (15/9).

Pihaknya akan menyusun penempatan untuk parkir pesawat dengan empertimbangkan berbagai hal, termasuk kepentingan politis. Namun, Ia enggan menyebutkan lebih rinci kepentingan politis itu.

"Pertimbangan politis menjadi perhatian utama kami. Itu terkait dengan sistem perpolitikan negara masing-masing," ucapnya.

Selain pertimbangan politis, ukuran pesawat terbang yang dibawa para pemimpin 21 negara anggota APEC juga menjadi perhatian. Menurut dia, dari 15 pesawat itu, empat negara belum mencantumkan tipe pesawat kepresidenan yang akan digunakan.

Sedangkan dua negara sudah melakukan konfirmasi bahwa akan membawa dua pesawat kepresidenan, yakni Amerika Serikat dan Rusia.

Sugiharto menyatakan bahwa Bandar Udara Internasional Ngurah Rai siap menampung 21 pesawat kepresidenan dan memastikan semuanya parkir di Bali. "Sesuai instruksi presiden, semua pesawat kepresidenan parkir di Bali," ucapnya.

Panitia KTT APEC sebelumnya menyatakan bahwa Bandar Udara Internasional Ngurah Rai selama pelaksanaan APEC akan ditutup sementara dari aktivitas penerbangan komersial.

Penutupan sementara itu dilakukan pada 6 Oktober 2013 mulai pukul 10.00-20.00 Wita, 8 Oktober 2013 pukul 13.00-20.00 Wita, dan 9 Oktober 2013 pukul 07.00-14.00 Wita.

Penutupan sementara itu untuk memberikan jaminan keamanan kepada para kepala negara dan delegasi KTT APEC yang berdatangan dan meninggalkan Pulau Dewata. Penutupan itu telah dilaporkan ke pihak-pihak terkait seperti maskapai penerbangan, baik domestik maupun internasional.(Ant)

Editor: Laela Badriyah

TNI AU Siap Datangkan 102 Pesawat Tempur Baru

 

 Liputan6.com, Jakarta : TNI Angkatan Udara siap mendatangkan 102 pesawat tempur baru. Langkah itu sudah sesuai dengan pesan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono guna tercapainya minimum essential force.

"Itu sudah ada di rencana strategi di 2014, 2019 sampai 2024. Seperti yang diketahui kita akan menambah kekuatan dengan berbasis minimum essential force, ada penambahan kurang lebih sekitar 102 pesawat dengan berbagai macam," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma TNI Hadi Tjahjanto di Jakarta Timur, Jumat (18/10/2013).
Hadi menuturkan beberapa jenis yang ditambah, salah satunya Sukhoi. Ada pula F16, Hercules, dan Super Volcano.
"F-16 jumlahnya 24, Super Volcano 16, dan akan ada penambahan Hercules dari Australia jumlahnya 2," jelas Hadi di sela pisah-sambut Kadispenau ini.
Selain pesawat, untuk melindungi dari serangan udara, TNI AU akan membeli rudal dari negeri China. Pembelian rudal tersebut pun sudah tercantum dalam Rensra 2014-2019 dan 2019-2024.
"Untuk rudal sudah ada dalam rencana strategis, tentunya itu akan kita realisasikan yang jelas penambahan alutsista itu sudah ada di rensra," paparnya. Untuk TNI AU, lanjut Hadi, rudal yang dibeli adalah rudal dari darat ke udara. (Ein/Ism)

opini tentang jokowi !

Sejumlah media nasional berlomba menerbitkan laporan khusus menyorot kinerja pasangan gubernur Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama setelah 100 hari pertama mereka resmi berdinas sebagai pimpinan ibukota.
Sebagian besar menyertakan analisis dari politisi, pejabat dan pakar, tetapi warga Jakarta punya pendapat mereka sendiri pula. Beberapa diantaranya menyampaikan opininya menjawab pertanyaan wartawan BBC, Dewi Safitri terkait
kinerja 100 hari dan respon pasangan gubernur menghadapi banjir lalu: 

Ubaydillah, pegiat lingkungan Direktur Walhi Jakarta

(memberikan suara dalam Pilgub di Kelurahan Tamansari Kecamatan Pinangsia Jakarta Barat tetapi memilih merahasiakan pilihannya)
Harapan masyarakat sangat tinggi pada Jokowi, tinggi tapi melihat rekam jejaknya 100 hari ini banyak hal yang belum direlisasikan, yang sudah baru seperti kartu sehat.
Tapi soal banjir dan macet malah masih parah, meski harus diakui 100 hari terlalu pendek untuk peenyelesaian problem serumit ini.
Pak Jokowi kelihatannya masih berorientasi medan, blusukan penting tapi hasil kongkrit mestinya lebih diutamakan.

Sutaryo, juragan tempe

(memberikan suara di Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran, Jaksel memilih Cagub Faisal Basri kemudian Jokowi) 
Positif tiap langkahnya kan langsung dipraktekkan bukan omong doang. 
Tapi karena situasinya komplek jadi kan tidak semudah yang kita harapkan, tapi secara tugas orang yang mau susah payah ke lapangan seperti Pak Jokowi pasti lebih bagus.
Kan ada itu pemimpin yang cuma mau duduk di belakang meja saja. Permasalahan Jakarta kan luar biasa beratnya jadi kalau baru 100 hari ya apa artinya.
Cuma, gebrakannya kan sudah terlihat (misalnya) soal banjir juga dia langsung ke lapangan. Sekarang sudah ada solusi untuk sodet Sungai Ciliwung, juga ada ide mengembalikan penataan tata kota. Ini kan langsung ditangani, sebelumnya belum pernah seperti itu.

Enny Srihartati, pengamat ekonomiDirektur INDEF

(memberikan suara di Kelurahah Tengah Kecamatan Kramat Jati Jaktim dengan pilihan dirahasiakan)
Belum bisa kita kasih pendapat dong kan banyak masalah yang merupakan warisan rezim lama, akumulasi problem yang bertahun-tahun tersumbat dan baru sekarang mau diurai. 
Tapi kelihatan kalau masyarakat masih menaruh kepercayaan bahwa ak Jokowi inistill on the right track, selanjutnya tinggal realisasi. 
Tapi tentu butuh komitmen antar pihak supaya niat-niat besar Jokowi jalan bukan cuma Pemda, nah ada enggak ini? Terutama dari pemerintah pusat ya. 

Ariani, ibu rumah tangga dan pegiat hak kaum cacat

(memberikan suara di Keluarahan Malaka Sari Kecamatan Duren Sawit Jaktim memilih Cagub Faisal Basri kemudian Jokowi)
Kalau soal banjir sih oke, sigap lah, perkara memuaskan atau tidak yang penting sudah bertindak, bahkan gaya blusukan Pak Jokowi saja sampai ditiru pak SBY to.
Saya juga snagat respek gayanya merakyat, prasojo, biar pejabat sama sama DPR itu mbok jangan blereng (silau) sama materi saja, tiru lah bapak ini. 
Tapi untuk kelompok difabel seperti kami, kayaknya belum terasa dapat perhatian ya. Kami butuh perhatian pak.
Program Pak Jokowi soal busway, ada monorail dan lain-lainnya itu bagus tapi jangan lupa juga harus ada akses untuk kelompok difabel. Kami takut ketinggalan perhatiannya, kami kok belum pernah ditengok sama pak Jokowi ya, hehe...
Jonriah Ukur, pendatang dari Sumatera Utara pemilik usaha website menulis(memberikan suara di Kelurahan Makassar Kecamatan Makassar Jaktim pilihan dirahasiakan) 
Evaluasi seratus harinya cukup bagus sih, cuma banjir kan urusan rumit ya enggakmungkin selesai dalam 100 hari. 
Dibanding gubernur sebelumnya wah jauh lebih dia bagus lah, dia mau turun ke bawah lihat langsung, terus saya lihat di TV kan anggaran banjir dari DPRD belum turun tapi Jokowi dengan cekatan memakai anggaran apa gitu supaya korban banjir tidak terlantar.
Nah itu yang selama ini jarang ada, berpikir dan bertindak cepat.

Fajaruddin Tamar, pedagang beras di Pasar Induk Cipinang

(memberikan suara di Kelurahan Cipinang Kecamatan Jatinegara, Jaktim memilih Cagub Jokowi)
Buat saya sih jelas bagus, saya pilih dia soalnya haha... Jadi waktu Jakarta kena banjir ini malah ada hikmahnya buat Jokowi (karena) dia langsung diperlihatkan mana titik yang harus diperbaiki selama dia memerintah.
Mana yang harus diperkuat diganti pokoknya ditunjukkan lah kalau mau kerja mulainya dari mana.
Malah katanya juga didukung oleh (pemerintah) Pusat soal dananya.
Jadi kita lihat saja nanti, karena sering Pusat itu kan ngomong doang, maunya begini-begitu aksi ini proyek itu, tapi tidak ada dananya hahah.. Bagus dia Jokowi, dan mudah-mudahan akan makin berhasil.

Fadhila Fajri, mahasiswi tingkat akhir jurusan penyiaran UIN

(memberikan suara di Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Jaktim memilih Cagub Jokowi)
Kalau kata liputan TV sudah enam program terlaksana tapi saya kurang hafal, soal penataan PKL, terus rusun untuk kelompok miskin-kumuh, kan sudah di-launchingsama pak Ahok, banyak lah. 
Menurut saya ini catatan positif di awal jadi makin mendapat kepercayaan masyarakat. Soal banjir juga dia cepet turun lapangan, ngecek pengungsi, tanggul Latuharhary jebol juga cepet ditangani. hal-hal begini enggak pernah terlihat seperti dari gubernur sebelumnya. 

Franky Sibarani, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia

Banjir terulang terus ini buat bisnis penuh ketidakpastian dan menganggu. Saya tidak percaya lagi (pemerintah) Pusat dan cuma masih ada sedikit harapan saja pada Pak Jokowi

makanan kadaluwarsa bisa dikosumsi

Banyak orang membuang telur lebih cepat daripada yang seharusnya.

Beberapa makanan ternyata masih bisa dikonsumsi meski pada kemasannya tertera tanggal yang menyatakan produk tersebut sudah kedaluwarsa.

Sejumlah ketentuan tanggal kedaluwarsa tidak secara langsung berdampak pada keamanan pangan tetapi pada rasa produk makanan itu, kata Dana Gunders, ilmuwan ahli makanan dari Natural Resources Defence Council (NRDC), yang mengeluarkan laporan bahwa kebanyakan makanan yang sudah diklaim kedaluwarsa ternyata masih aman dimakan.

Di Amerika Serikat saja sekitar 40% makanan terpaksa dibuang, kebanyakan karena penggunaan label penanggalan yang membingungkan seperti "digunakan pada", "dijual pada" dan "bisa dinikmati pada".
Menanggapi hal ini pada awal tahun depan seorang pebisnis asal Amerika Serikat Doug Rauch akan membuka supermarket dan restoran yang menjual makanan kedaluwarsa yang masih layak makan.
Apa sajakah makanan yang masih layak makan itu? Berikut ini diantaranya:
Keripik tortilla tak akan membuat sakit setelah satu bulan (kedaluwarsa), kata Gunders, meskipun mungkin mulai terasa basi. 
Gunders menyarankan agar keripik dimasak kembali dalam pemanggang roti dengan minyak dan dijamin hasilnya kembali renyah. Menyimpan dalam wadah tertutup memperpanjang masa konsumsi makanan semacam ini, tambah Gunders.
Ia juga mengatakan yoghurt dapat bertahan lebih dari enam minggu dan dia sering memakannya. "Saya makan yoghurt berbulan-bulan melewati tanggal kedaluwarsanya, (tetapi) saya tidak pernah punya masalah."
 Cokelat juga bisa bertahan lama, ujarnya. Namun pada coklat sering dijumpai lapisan putih ketika coklat terekspos udara terbuka. 
Ini terjadi karena lemak yang telah terkristalisasi mencair dan naik ke bagian atas. Itu bukan jamur, kata dia, dan aman untuk dimakan.
Gunders juga mengatakan kebanyakan orang membuang telur jauh lebih awal daripada yang seharusnya. Padahal telur bisa bertahan tiga hingga lima minggu.
Simpan telur pada temperatur di bawah 5C karena hal ini bisa membantu mencegah pertumbuhan bakteri Salmonella Enteritidis, kata Ted Labuza, profesor ilmu makanan dari Universitas Minnesota.
 Susu akan berbau bau busuk jauh sebelum bisa membuat Anda sakit, kata Labuza. 
Ia menyarankan wadah susu diletakkan pada suhu kamar karena mikroba di udara akan merusak susu - menutupnya dengan cepat dan mengembalikannya ke lemari es pada suhu sekitar 2C akan membantu memperpanjang umur susu.

sumber :http://www.bbc.co.uk/indonesia/majalah/2013/09/130929_iptek_makanan.shtml

Respons SBY Terhadap Surat Balasan PM Tony Abbott

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan 6 respons terhadap surat balasan Perdana Menteri Australia Tony Abbott terkait penyadapan intelijen Negeri Kanguru itu. Respons untuk menentukan kelanjutan hubungan Indonesia dan Australia itu telah dibahas SBY dengan Wapres Boediono dan anggota Kabinet.
Pertama, SBY memerintahkan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa atau petugas khusus untuk membicarakan sejumlah isu-isu sensitif, termasuk hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia pascapenyadapan.

"Bagi saya ini merupakan prasyarat dan bagi penyusunan protokol dan kode etik dan sudah disetujui Perdana Menteri Australia," kata SBY di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2013).

Kedua, setelah muncul undestanding dan kesepahaman antara Indonesia dan Australia, dilanjutkan dengan penyusunan protokol dan kode etik secara mendalam. Ketiga, "Saya akan memeriksa sendiri draf protokol dan kode etik itu apakah sudah memadai pascapenyadapan."

Keempat, setelah protokol dan kode etik selesai, pengesahannya dilakukan di hadapan pemimpin pemerintahan yang dihadiri SBY dan Tony Abbott. Kelima, kode etik dan protokol tersebut dipatuhi, oleh karena itu diperlukan waktu untuk observasi.

"Saya kira itu wajar," ucap SBY.

Dan keenam, jika protokol dan kode etik itu benar-benar dijalankan Indonesia dan Australia, maka akan timbul saling percaya antara kedua negara. Sehingga bisa kembali bekerja sama dengan baik.

"Saya percaya kerja sama bilateral yang membawa manfaat bersama bisa kita lanjutkan," ujar SBY. (Eks/Mut)
sumber : http://news.liputan6.com/read/757328/6-respons-sby-terhadap-surat-balasan-pm-tony-abbott

Rakyat Cemaskan Pemilu

Karut-marut daftar pemilih membuka peluang adanya manipulasi suara untuk memenangkan partai politik atau calon anggota legislatif tertentu di Pemilu 2014. Perbaikan data pemilih dapat dilakukan dengan memperbaiki data kependudukan jauh hari sebelum pemilu digelar.

”Pemerintahan hasil Pemilu 2014 harus benar-benar membenahi data penduduk. Dengan demikian, data penduduk yang akan dipakai sebagai bahan daftar pemilih tetap (DPT) sudah ada sejak tiga tahun sebelum Pemilu 2019 dan data itu diperbarui setiap bulan,” kata Koordinator Tim Advokasi Partai Amanat Nasional Didi Supriyadi, Rabu (6/11), di Jakarta.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto khawatir karut-marut DPT Pemilu 2014 dimanfaatkan penguasa untuk memenangi pemilu dan akhirnya mempertahankan kekuasaannya.

Sementara itu, dari penelitian Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), sebagian masyarakat khawatir karut-marut data pemilih membuka peluang manipulasi suara untuk memenangkan partai politik atau caleg tertentu.

DPT juga dicurigai mengandung nama-nama pemilih fiktif yang dapat disalahgunakan pihak tertentu untuk menggelembungkan suara. Praktik seperti ini bisa dilakukan dengan melibatkan penyelenggara pemilu, dari Kelompok Panitia Pemungutan Suara hingga Komisi Pemilihan Umum pusat.

Penelitian itu dilakukan JPPR pada 15 September-15 Oktober di lima provinsi, yakni Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur. Jumlah responden sebanyak 1.003 orang.

Dari penelitian itu, menurut Deputi Koordinator JPPR Masykurudin Hafidz, diketahui bahwa manipulasi suara dan praktik politik uang menjadi pelanggaran yang paling dikhawatirkan rakyat di Pemilu 2014. Masing-masing ada 34 persen responden yang mengkhawatirkan terjadinya dua pelanggaran itu.

Kekhawatiran terhadap manipulasi suara dan praktik politik uang lebih tinggi dibandingkan kekhawatiran terhadap penggunaan fasilitas negara untuk kampanye (10 persen) dan intimidasi untuk menggiring masyarakat memilih partai politik atau calon tertentu (7 persen).

Metapolitik baru

Dalam dialog kebangsaan bertema ”Refleksi Kaum Muda Jelang 2014” yang digagas Forum Aktivis 98 di Bandung, Jawa Barat, kemarin, ditarik kesimpulan bahwa Indonesia membutuhkan metapolitik baru untuk menegakkan republik dan melanjutkan reformasi.

Pembicara dalam acara ini adalah pemerhati pendidikan dari Institut Teknologi Bandung, Iwan Pranoto; pengajar ilmu politik Universitas Padjadjaran, Muradi Klark; aktivis 98, Radhar T Baskoro; dan Sekretaris Jenderal Aktivis 98 Adian Napitupulu.

Menurut Muradi, menegakkan republik punya makna sepadan dengan mengembalikan politik selaras pemahamannya yang luhur. Politik dalam pandangan republik adalah keutamaan publik, politik yang mengedepankan kemaslahatan orang banyak di atas kepentingan privat. Politik yang dilandasi nilai-nilai kebajikan, bukan politik dagang sapi atas dasar transaksional kekuasaan, dinasti, dan selalu diwarnai uang.

Menegakkan republik tidak berarti menggantikan jalan demokrasi, tetapi justru meneguhkan jalan demokrasi sekaligus mengatasi kelemahan-kelemahannya. ”Menegakkan republik sebagai metapolitik makin relevan saat dihadapkan dengan politik riil dewasa ini,” ujar Muradi.

Iwan Pranoto berpendapat, teknologi media saat ini kuat sekali mewarnai perpolitikan nasional. Menurut dia, pendidikan tidak akan mampu merespons kondisi seperti itu karena anak- anak didik tidak didorong menjadi pemikir, tetapi penurut sesuai kurikulum. Sekolah formal tidak akan mampu memaknai kondisi itu sehingga harus ada pendidikan nonformal yang juga menggunakan teknologi media.

Adian menambahkan, para aktivis harus membangun kembali energi untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara secara bersama-sama. (NTA/DMU

KEMISKINAN DI INDONESIA

 permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh pemerintah indonesia saat ini adalah kemiskinan, disamping masalah-masalah yang lainnya. dewasa ini pemerintah belum mampu menghadapi atau menyelesaikan permasalahan kemiskinan.

Menurut Remi dan Tjiptoherijanto (2002:1) upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia telah dimulai awal tahun 1970-an diantaranya melalui program Bimbingan Masyarakat (Bimas) dan Bantuan Desa (Bandes). Tetapi upaya tersebut mengalami tahapan jenuh pada pertengahan tahun 1980-an, yang juga berarti upaya penurunan kemiskinan di tahun 1970-an tidak maksimal, sehingga jumlah orang miskin pada awal 1990-an kembali naik. Disamping itu kecenderungan ketidakmerataan pendapatan nasional melebar yang mencakup antar sektor, antar kelompok, dan ketidakmerataan antar wilayah.

 berdasarkan data Bank Dunia jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2002 bukanlah 10 sampai 20% tetapi telah mencapai 60% dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 215 juta jiwa.(www.ismailrasulong.wordpress.com).

Hal ini diakibatkan oleh ketidakmampuan mengakses sumber-sumber permodalan, juga karena infrastruktur yang juga belum mendukung untuk dimanfaatkan masyarakat memperbaiki kehidupannya, selain itu juga karna SDM, SDA, Sistem, dan juga tidak terlepas dari sosok pemimpin. Kemiskinan harus diakui memang terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai negara bangsa, bahkan hampir seluruh energi dihabiskan hanya untuk mengurus persoalan kemiskinan. Yang menjadi pertanyaan sekarang ini adalah, mengapa masalah kemiskinan seakan tak pernah habis, sehingga di negara ini, rasanya tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus perpindahan dari desa ke kota dengan tujuan memperbaiki kehidupan, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup, kemiskinan menyebabkan banyak orang melakukan prilaku menyimpang, harga diri diperjual belikan hanya untuk mendapatkan makan. Si Miskin rela mempertaruhkan tenaga fisik untuk memproduksi keuntungan bagi mereka yang memiliki uang dan memegang kendali atas sektor perekonomian lokal dan menerima upah yang tidak sepadan dengan biaya tenaga yang dikeluarkan. Para buruh bekerja sepanjang hari, tetapi mereka menerima upah yang sangat sedikit. Bahkan yang lebih parah, kemiskinan telah membuat masyarakat kita terjebak dalam budaya memalas, budaya mengemis, dan menggantungkan harapannya dari budi baik pemerintah melalui pemberian bantuan. kemiskinan juga dapat meningkatkan angka kriminalitas, kenapa penulis mengatakan bahwa kemiskinan dapat meningkatkan angka kriminalitas, jawabannya adalah karna mereka (simiskin) akan rela melakukan apa saja untuk dapat mempertahankan hidupnya, baik itu mencuri, membunuh, mencopet, bahkan jika ada hal yang lebih keji dari itu ia akan tega dan berani melakukannya demi hidupnya. Kalau sudah seperti ini siapa yang harus kita salahkan. kemiskinan seakan menjadi sebuah fenomena atau sebuah persoalan yang tak ada habis-habisnya, pemerintah terkesan tidak serius dalam menangani persoalan kemiskinan, pemerintah lebih membiarkan mereka mengemis dan mencuri ketimbang memikirkan cara untuk menanggulangi dan mengurangi tingkat kemiskinan dan membebaskan Negara dari para pengemis jalanan karna kemiskinan.

terorisme

Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil.

Pengertian Terorisme[sunting]

Istilah teroris oleh para ahli kontraterorisme dikatakan merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut. Aksi terorisme juga mengandung makna bahwa serang-serangan teroris yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, dan oleh karena itu para pelakunya ("teroris") layak mendapatkan pembalasan yang kejam.

Akibat makna-makna negatif yang dikandung oleh perkataan "teroris" dan "terorisme", para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis, pejuang pembebasan, pasukan perang salib, militan, mujahidin, dan lain-lain. Tetapi dalam pembenaran dimata terrorism : "Makna sebenarnya dari jihad, mujahidin adalah jauh dari tindakan terorisme yang menyerang penduduk sipil padahal tidak terlibat dalam perang". Padahal Terorisme sendiri sering tampak dengan mengatasnamakan agama.

Selain oleh pelaku individual, terorisme bisa dilakukan oleh negara atau dikenal dengan terorisme negara (state terorism). Misalnya seperti dikemukakan oleh Noam Chomsky yang menyebutAmerika Serikat ke dalam kategori itu. Persoalan standar ganda selalu mewarnai berbagai penyebutan yang awalnya bermula dari Barat. Seperti ketika Amerika Serikat banyak menyebut teroris terhadap berbagai kelompok di dunia, di sisi lain liputan media menunjukkan fakta bahwa Amerika Serikat melakukan tindakan terorisme yang mengerikan hingga melanggar konvensi yang telah disepakati.

korupsi terhadap ekonomi

Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor private, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi, konsensus yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru. Dimana korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga mengacaukan "lapangan perniagaan". Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien.

Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

Para pakar ekonomi memberikan pendapat bahwa salah satu faktor keterbelakangan pembangunan ekonomi di Afrika dan Asia, terutama di Afrika, adalah korupsi yang berbentuk penagihan sewa yang menyebabkan perpindahan penanaman modal (capital investment) ke luar negeri, bukannya diinvestasikan ke dalam negeri (maka adanya ejekan yang sering benar bahwa ada diktator Afrika yang memiliki rekening bank di Swiss). Berbeda sekali dengan diktator Asia, seperti Soeharto yang sering mengambil satu potongan dari semuanya (meminta sogok), namun lebih memberikan kondisi untuk pembangunan, melalui investasi infrastruktur, ketertiban hukum, dan lain-lain. Pakar dari Universitas Massachussetts memperkirakan dari tahun 1970 sampai 1996, pelarian modal dari 30 negara sub-Sahara berjumlah US $187 triliun, melebihi dari jumlah utang luar negeri mereka sendiri. [1] (Hasilnya, dalam artian pembangunan (atau kurangnya pembangunan) telah dibuatkan modelnya dalam satu teori oleh ekonomis Mancur Olson). Dalam kasus Afrika, salah satu faktornya adalah ketidak-stabilan politik, dan juga kenyataan bahwa pemerintahan baru sering menyegel aset-aset pemerintah lama yang sering didapat dari korupsi. Ini memberi dorongan bagi para pejabat untuk menumpuk kekayaan mereka di luar negeri, di luar jangkauan dari ekspropriasi di masa depan.

Demokrasi

Korupsi menunjukan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.