Karut-marut daftar pemilih membuka peluang adanya manipulasi suara
untuk memenangkan partai politik atau calon anggota legislatif tertentu di
Pemilu 2014. Perbaikan data pemilih dapat dilakukan dengan memperbaiki data
kependudukan jauh hari sebelum pemilu digelar.
”Pemerintahan hasil Pemilu 2014 harus benar-benar membenahi data penduduk. Dengan demikian, data penduduk yang akan dipakai sebagai bahan daftar pemilih tetap (DPT) sudah ada sejak tiga tahun sebelum Pemilu 2019 dan data itu diperbarui setiap bulan,” kata Koordinator Tim Advokasi Partai Amanat Nasional Didi Supriyadi, Rabu (6/11), di Jakarta.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto khawatir karut-marut DPT Pemilu 2014 dimanfaatkan penguasa untuk memenangi pemilu dan akhirnya mempertahankan kekuasaannya.
Sementara itu, dari penelitian Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), sebagian masyarakat khawatir karut-marut data pemilih membuka peluang manipulasi suara untuk memenangkan partai politik atau caleg tertentu.
DPT juga dicurigai mengandung nama-nama pemilih fiktif yang dapat disalahgunakan pihak tertentu untuk menggelembungkan suara. Praktik seperti ini bisa dilakukan dengan melibatkan penyelenggara pemilu, dari Kelompok Panitia Pemungutan Suara hingga Komisi Pemilihan Umum pusat.
Penelitian itu dilakukan JPPR pada 15 September-15 Oktober di lima provinsi, yakni Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur. Jumlah responden sebanyak 1.003 orang.
Dari penelitian itu, menurut Deputi Koordinator JPPR Masykurudin Hafidz, diketahui bahwa manipulasi suara dan praktik politik uang menjadi pelanggaran yang paling dikhawatirkan rakyat di Pemilu 2014. Masing-masing ada 34 persen responden yang mengkhawatirkan terjadinya dua pelanggaran itu.
Kekhawatiran terhadap manipulasi suara dan praktik politik uang lebih tinggi dibandingkan kekhawatiran terhadap penggunaan fasilitas negara untuk kampanye (10 persen) dan intimidasi untuk menggiring masyarakat memilih partai politik atau calon tertentu (7 persen).
Metapolitik baru
Dalam dialog kebangsaan bertema ”Refleksi Kaum Muda Jelang 2014” yang digagas Forum Aktivis 98 di Bandung, Jawa Barat, kemarin, ditarik kesimpulan bahwa Indonesia membutuhkan metapolitik baru untuk menegakkan republik dan melanjutkan reformasi.
Pembicara dalam acara ini adalah pemerhati pendidikan dari Institut Teknologi Bandung, Iwan Pranoto; pengajar ilmu politik Universitas Padjadjaran, Muradi Klark; aktivis 98, Radhar T Baskoro; dan Sekretaris Jenderal Aktivis 98 Adian Napitupulu.
Menurut Muradi, menegakkan republik punya makna sepadan dengan mengembalikan politik selaras pemahamannya yang luhur. Politik dalam pandangan republik adalah keutamaan publik, politik yang mengedepankan kemaslahatan orang banyak di atas kepentingan privat. Politik yang dilandasi nilai-nilai kebajikan, bukan politik dagang sapi atas dasar transaksional kekuasaan, dinasti, dan selalu diwarnai uang.
Menegakkan republik tidak berarti menggantikan jalan demokrasi, tetapi justru meneguhkan jalan demokrasi sekaligus mengatasi kelemahan-kelemahannya. ”Menegakkan republik sebagai metapolitik makin relevan saat dihadapkan dengan politik riil dewasa ini,” ujar Muradi.
Iwan Pranoto berpendapat, teknologi media saat ini kuat sekali mewarnai perpolitikan nasional. Menurut dia, pendidikan tidak akan mampu merespons kondisi seperti itu karena anak- anak didik tidak didorong menjadi pemikir, tetapi penurut sesuai kurikulum. Sekolah formal tidak akan mampu memaknai kondisi itu sehingga harus ada pendidikan nonformal yang juga menggunakan teknologi media.
Adian menambahkan, para aktivis harus membangun kembali energi untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara secara bersama-sama. (NTA/DMU
”Pemerintahan hasil Pemilu 2014 harus benar-benar membenahi data penduduk. Dengan demikian, data penduduk yang akan dipakai sebagai bahan daftar pemilih tetap (DPT) sudah ada sejak tiga tahun sebelum Pemilu 2019 dan data itu diperbarui setiap bulan,” kata Koordinator Tim Advokasi Partai Amanat Nasional Didi Supriyadi, Rabu (6/11), di Jakarta.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto khawatir karut-marut DPT Pemilu 2014 dimanfaatkan penguasa untuk memenangi pemilu dan akhirnya mempertahankan kekuasaannya.
Sementara itu, dari penelitian Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), sebagian masyarakat khawatir karut-marut data pemilih membuka peluang manipulasi suara untuk memenangkan partai politik atau caleg tertentu.
DPT juga dicurigai mengandung nama-nama pemilih fiktif yang dapat disalahgunakan pihak tertentu untuk menggelembungkan suara. Praktik seperti ini bisa dilakukan dengan melibatkan penyelenggara pemilu, dari Kelompok Panitia Pemungutan Suara hingga Komisi Pemilihan Umum pusat.
Penelitian itu dilakukan JPPR pada 15 September-15 Oktober di lima provinsi, yakni Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur. Jumlah responden sebanyak 1.003 orang.
Dari penelitian itu, menurut Deputi Koordinator JPPR Masykurudin Hafidz, diketahui bahwa manipulasi suara dan praktik politik uang menjadi pelanggaran yang paling dikhawatirkan rakyat di Pemilu 2014. Masing-masing ada 34 persen responden yang mengkhawatirkan terjadinya dua pelanggaran itu.
Kekhawatiran terhadap manipulasi suara dan praktik politik uang lebih tinggi dibandingkan kekhawatiran terhadap penggunaan fasilitas negara untuk kampanye (10 persen) dan intimidasi untuk menggiring masyarakat memilih partai politik atau calon tertentu (7 persen).
Metapolitik baru
Dalam dialog kebangsaan bertema ”Refleksi Kaum Muda Jelang 2014” yang digagas Forum Aktivis 98 di Bandung, Jawa Barat, kemarin, ditarik kesimpulan bahwa Indonesia membutuhkan metapolitik baru untuk menegakkan republik dan melanjutkan reformasi.
Pembicara dalam acara ini adalah pemerhati pendidikan dari Institut Teknologi Bandung, Iwan Pranoto; pengajar ilmu politik Universitas Padjadjaran, Muradi Klark; aktivis 98, Radhar T Baskoro; dan Sekretaris Jenderal Aktivis 98 Adian Napitupulu.
Menurut Muradi, menegakkan republik punya makna sepadan dengan mengembalikan politik selaras pemahamannya yang luhur. Politik dalam pandangan republik adalah keutamaan publik, politik yang mengedepankan kemaslahatan orang banyak di atas kepentingan privat. Politik yang dilandasi nilai-nilai kebajikan, bukan politik dagang sapi atas dasar transaksional kekuasaan, dinasti, dan selalu diwarnai uang.
Menegakkan republik tidak berarti menggantikan jalan demokrasi, tetapi justru meneguhkan jalan demokrasi sekaligus mengatasi kelemahan-kelemahannya. ”Menegakkan republik sebagai metapolitik makin relevan saat dihadapkan dengan politik riil dewasa ini,” ujar Muradi.
Iwan Pranoto berpendapat, teknologi media saat ini kuat sekali mewarnai perpolitikan nasional. Menurut dia, pendidikan tidak akan mampu merespons kondisi seperti itu karena anak- anak didik tidak didorong menjadi pemikir, tetapi penurut sesuai kurikulum. Sekolah formal tidak akan mampu memaknai kondisi itu sehingga harus ada pendidikan nonformal yang juga menggunakan teknologi media.
Adian menambahkan, para aktivis harus membangun kembali energi untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara secara bersama-sama. (NTA/DMU
Tidak ada komentar:
Posting Komentar